Di antara sipil murni dan militer aktif, muncul satu kategori baru: purnawirawan. Inilah yang sering disebut sebagai “grey area” dalam dinamika

Skeptisisme terhadap Militer

Sejak runtuhnya Orde Baru pada 1998, hubungan masyarakat dengan militer tidak lagi sama. Reformasi memang menandai berakhirnya dominasi militer dalam politik, namun bayang-bayang masa lalu masih melekat. Rakyat menyimpan skeptisisme (sikap penuh curiga) terhadap keterlibatan militer dalam urusan sipil.

Akar dari sikap ini jelas, yakni Orde Baru selama tiga dekade menghadirkan militer bukan hanya sebagai penjaga pertahanan, tetapi juga penguasa politik dan ekonomi. Represi terhadap gerakan mahasiswa, peristiwa pelanggaran HAM seperti Tanjung Priok, Timor Timur, hingga Trisakti dan Semanggi, semuanya meninggalkan jejak trauma kolektif. Memori sejarah ini menumbuhkan pandangan bahwa militer lebih sering menguasai daripada melindungi.

Pasca-Reformasi, meski secara hukum militer ditarik dari politik praktis, skeptisisme belum hilang. Kehadiran purnawirawan dalam politik sering dianggap sebagai jalur balik militer untuk merebut ruang sipil. Peradilan militer yang tertutup pun menambah kesan bahwa aparat keamanan menikmati kekebalan hukum. Bagi banyak aktivis, inilah alasan mengapa supremasi sipil harus terus dijaga.

Namun skeptisisme ini memiliki dua wajah. Di satu sisi, ia berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang sehat, mencegah militer kembali ke pola lama. Di sisi lain, bila berkembang menjadi ketidakpercayaan total, ia justru bisa melemahkan kohesi sosial. Masyarakat bisa menolak peran militer bahkan ketika mereka menjalankan tugas konstitusional seperti penanganan bencana atau pertahanan negara.

Di sinilah tantangannya, yakni menjaga agar skeptisisme tetap rasional, bukan sekadar prasangka. Kuncinya ada pada transparansi, reformasi internal militer, serta dialog sipil–militer yang jujur. Demokrasi tidak akan tumbuh sehat jika hubungan sipil dan militer terus dibayangi trauma tanpa upaya rekonsiliasi.

Skeptisisme adalah warisan sejarah, tetapi masa depan demokrasi ditentukan oleh kemampuan kita mengubah warisan itu menjadi energi korektif, bukan penghalang. Reformasi 1998 memberi pelajaran penting bahwa kepercayaan hanya tumbuh bila hukum berlaku setara untuk semua baik sipil maupun militer.

1. Akar Sejarah

Skeptisisme masyarakat sipil terhadap militer di Indonesia tidak lahir tiba-tiba. Ia merupakan residu sejarah Orde Baru (1966–1998), di mana militer menjalankan dwifungsi, yakni bukan hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga menguasai politik, ekonomi, dan birokrasi.

• ^{Represi terhadap gerakan mahasiswa.}

• ^{Pelanggaran HAM (Tanjung Priok, Talangsari, Timor Timur, Trisakti, Semanggi).}

• ^{Dominasi politik dengan kursi “ABRI” di DPR dan jabatan strategis di pemerintahan.}

Semua itu membentuk memori kolektif bahwa militer adalah kekuatan yang lebih menguasai daripada melayani.

2. Skeptisisme sebagai Sikap Sosial

Setelah Reformasi, secara formal militer ditarik dari politik praktis. Namun skeptisisme tetap kuat.

• ^{Banyak aktivis sipil melihat kehadiran militer dalam ruang politik sebagai ancaman laten otoritarianisme.}

• ^{Keikutsertaan purnawirawan dalam partai politik dipandang sebagai jalur balik militer untuk menguasai negara.}

• ^{Peradilan militer yang cenderung tertutup memunculkan kesan kebal hukum (immunitas), sehingga rasa percaya publik tidak pulih.}

Bandar Lampung, 9 September 2025.